Mataram (NTB Satu) – Sejak Januari hingga Mei 2022, setidaknya ada Rp1 triliun bantuan sosial (Bansos) yang diberikan pemerintah pusat untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Bantuan sosial itu berjenis Bantuan Pangan non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Lebih dari separuh masyarakat NTB masih bergantung kepada bantuan sosial dari pusat.
“Kalau BPNT atau bantuan sembako sekitar Rp500 miliar, dan PKH juga sekitar Rp500 miliar. Artinya sampai bulan Mei itu sudah ada Rp1 triliunan lebih yang masuk ke NTB,” ujar Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi NTB, Ahsanul Khalik, Selasa, 7 Juni 2022.
Menurut Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sekitar 65 persen masyarakat NTB masih bergantung pada bantuan sosial dari pusat. Sehingga bantuan sosial itu, ungkap Ahsanul, sangat membantu dalam upaya pengurangan angka kemiskinan di NTB.
“Ini yang kemudian memiliki daya terhadap penurunan angka kemiskinan di NTB,” imbuh Ahsanul.
Sebelumnya pada 2021, Dinas Sosial Provinsi NTB mencatat sekitar 8.000 penerima bantuan PKH dikeluarkan dari data penerima bantuan. Selain itu, ada juga penerima BPNT yang dikeluarkan sekitar 4.700 orang, karena dianggap sudah masuk kategori sejahtera.
Saat ini, yang menjadi masalah adalah banyaknya bantuan sosial yang tidak tepat sasaran, karena data mengenai jumlah penduduk miskin yang tidak valid.
Sebagai solusi, Kementerian Sosial RI kini melakukan vlaidasi data setiap bulannya.
“Sekarang yang paling penting adalah bagaimana memperbaiki data penerima bansos. Karena Data Terpadu Kesejahteraan Sosial kita kan masih ada yang tidak padan dengan Dukcapil. Jadinya ada yang sudah meninggal tapi masih dapat bansos, dan lain-lain. Untuk itu sekarang rutin setiap bulan Kementerian Sosial membuka perbaikan data, mulai dari desa dan kabupaten,” pungkasnya. (RZK)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
