Bima (NTB Satu) – Pemkab Bima dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) membahas solusi menekan masalah sosial di balik kasus terorisme. Kedua pihak sedang menjajaki tempat yang disebut Kawasan Terpadu Nusantara (KTN).
Mereka yang terpapar atau dalam status penyintas terorisme, termasuk keluarganya, akan diberdayakan melalui KTN dengan membuat wadah kegiatan untuk sumber penghasilan.
Pertemuan berlangsung Senin 31 Januari 2022 antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bima Drs.H.M. Taufik HAK M.Si dengan Kepala Sub Bagian Satuan Tugas (Satgas) Sinergitas BNPT Wilayah NTB, Letkol (Sus) Harianto yang didampingi Sub Koordinator Pelaporan BNPT Eddy Purwanto beserta empat anggotanya.
Tatap muka tersebut secara khusus membahas pembangunan KTN sebagai salah satu bentuk upaya penanggulangan terorisme melalui pendekatan kemanusiaan.
Mengenai lokasi pembangunan KTN masih dibahas bersama, baik di Kota Bima atau di Kabupaten Bima.
Sekda dalam sambutannya mengatakan, KTN merupakan satu langkah strategis untuk meminimalisasi radikalisme.
“Oleh karena itu pihak-pihak terkait, baik pemerintah daerah, BNPT maupun perangkat daerah terkait perlu duduk bersama agar implementasi program KTN ini dapat berjalan efektif sesuai harapan dan juga dipahami oleh masyarakat,” kata Sekda.
Dengan demikian, perlu pendekatan humanis dan pembinaan berkelanjutan serta pendampingan di tingkat masyarakat yang terpapar agar mereka memahami pendekatan yang dilakukan.
Sebab dalam upaya deradikalisasi, maka pemerintah daerah dan semua pihak perlu merangkul semua elemen yang terpapar paham tersebut.
Sementara Kasubag Satgas BNPT, Letkol Harianto mengatakan, KTN akan dioptimalkan keberadaannya sesuai rekomendasi pemerintah daerah secara sektoral pada beragam aktifitas.
Mulai dari ekonomi, pariwisata, peternakan, pertanian maupun sektor ekonomi lain.
“Penjajakan permasalahan dan potensi di tingkat daerah oleh Tim Satgas BNPT merupakan tahapan untuk mensinergikan dengan program di tingkat pusat, mengingat potensi dan dinamika masing-masing wilayah berbeda dan memerlukan pendekatan yang berbeda pula,” tandasnya.
Disebutnya, terkait dukungan program ini, sudah ada sinergitas antar kementerian dan lembaga yang telah dibangun BNPT.
Dimana, sejak tahun 2016 dengan 17 kementerian dan hingga tahun 2020 telah mendapatkan dukungan penuh 38 kementriaan atau lembaga. Bentuknya, melalui realisasi 478 kegiatan pada 14 daerah, di antara di NTB, Sulawesi Tengah dan Jawa Tengah. (HAK)