Mataram (NTB Satu) – Pemprov NTB terus mendorong program unggulan Zero Waste, mulai dari level kota sampai ke tingkat desa.
Salah satu yang berhasil mengelola sampah secara mandiri adalah Desa Kembang Kuning, Sikur, Lombok Timur.
Kepala Desa Kembang Kuning, HL Sujian mengatakan, salah satu strategi awal adalah aturan desa agar masyarakat dapat bergerak bersama.
“Tapi kesadaran sebagai desa wisata membuat pengelolaan sampah adalah keharusan”, ungkap Sujian.
Pemilahan sampah dimulai dari rumah tangga dan sekolah yang dikumpulkan oleh petugas sampah dua kali seminggu yang akan dibeli oleh Bumdes. Sedangkan siswa sekolah ditukar dengan alat alat sekolah seperti buku dan alat tulis.
Di pengolahan sampah milik desa, para pekerja ibu ibu rumah tangga mengolahnya menjadi produk yang dijual ke pengepul dalam bentuk biji plastik dan lain lain yang dibayar Rp 3000 per kilo sampah.
L Supratman, pengelola TPS3R di Desa Lendang Nangka, Masbagik, Lombok Timur menjelaskan, sejak 2009 pengelolaan sampah dimulai dengan pengumpulan sampah oleh masyarakat yang ditukar dengan secangkir beras. Tahun 2015, desa nya mendapat bantuan dana Rp 500 juta untuk tempat pengolahan sampah. Sejak itu masyarakat dibayar Rp 5000 perkilo sampah. Rata rata perbulan, TPS ini mengolah tiga ton sampah perbulan. Hasil pemilahan sampah organik dan anorganik itu dibeli oleh bank sampah mandiri. Adapula pemilahan sampah mandiri dari rumah yang hasil penjualannya disedekahkan bagi yang kurang mampu.
“Butuh enam bulan untuk memberikan pemahaman tentang pengumpulan dan pengolahan sampah”, kata Supratman.
Adapula strategi pengolahan sampah perkotaan, “Kata kuncinya penanganan berbasis rumahtangga, kata Sri Sulistyawati, Lurah Mataram Timur.
” Mayoritas sampah perkotaan berasal dari rumah tangga, pasar dan industri yang belum mengerti tentang pengelolaan”, sebut Sri.
Membangun kesadaran dari sumbernya langsung yakni rumahtangga dimulai dengan partisipasi 3R dan penutupan TPS liar. Pengolahan di tingkat kelurahan dengan pemilahan dan pengelolaan saat ini menggunakan metode biopori, maggot sampai kerajinan tangan yang menghasilkan rupiah.
Sementara itu, Alokasi Dana Desa untuk kegiatan pengelolaan sampah tak hanya digelontorkan dalam program lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan atau SDGs namun juga dialokasikan dalam program kesehatan dan ekonomi menunjang program unggulan Zero Waste.
Dr H Azhari, Kepala Dinas PMPD mengatakan, perencanaan prioritas tergambar dalam 18 tujuan SDGs. Salah satunya adalah bank sampah yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa.
“Dari 1005 desa sudah ada 988 Bumdes Nantinya seluruhnya dilengkapi unit bank sampah yang juga terintegrasi Posyandu Keluarga dari yang ada sekarang sebanyak 200 unit”, jelas Azhari.
Wakil Gubernur Dr Hj Sitti Rohmi Djalillah optimis program unggulan NTB Zero Waste yang didukung desa desa maju dan mandiri akan menjadikan NTB Asri dan Lestari.
“Surga ini yang akan kita wariskan pada anak cucu kita nanti dan saya optimis target kita akan tercapai dua tahun lebih cepat”, ujar Wagub dalam webinar seri ketiga Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Desa Merdeka Sampah untuk NTB Bersih, Selasa (31/08). (red)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
